Dalam 'Proses'tidak ada waktu....

Monday, July 31, 2006

Peran NGO dan Aparat Birokrasi

PERAN NGO SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT SIPIL DAN APARAT BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN LOKAL YANG DEMOKRATIS DI SULAWESI TENGGARA

Otonomi daerah yang dikembangkan pemerintah Indonesia membutuhkan partisipasi yang tinggi dari organisasi masyarakat sipil(baca:civil society), baik dalam hal pengawasan pelaksanaannya maupun dalam bentuk pengembangan gagasan-gagasan penyeimbang yang bermanfaat bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, kehadiran masyarakat sipil yang kuat dan terorganisir diharapkan mampu menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang (check and balance) bagi pemerintah lokal yang demokratis.

Dalam upaya membangun demokratisasi di Indonesia tersebut, memang penguatan ‘civil society’ merupakan agenda yang perlu dikedepankan. Jika kemudian timbul pertanyaan, Kenapa civil society perlu diperkuat? Ada pendapat dari Larry diammond, secara teoritis Civil society memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tumbuhnya demokrasi. Pertama civil society menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Asosiasi independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan nagara melalui kontrol publik. Kedua, Beragam dan pluralnya dalam masyarakat sipil dengan berbagai kepentingannya, bila diorganisir dan terkelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis. Ketiga, civil society juga akan memeperkaya peranan partai-partai politik dalam hal partisipasi politik. Meningkatkan efektivitas politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan (citizenship). Keempat, ikut menjaga stabilitas negara, dalam arti bahwa civil society karena kemandiriannya terhadap negara, mampu menjaga independensinya yang berarti secara diam-diam mengurangi peran negara. Kelima, sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru. Keenam, menghalangi rezim otoriter.

Dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang pemerintahan lokal yang demokratis, sangat erat kaitannya dengan wacana tentang civil society itu sendiri, walaupun masih menjadi perdebatan akademis, karena banyaknya pemahaman masing-masing kalangan, dalam memandang wacana civil society itu sendiri. Tetapi tanpa mengindari benturan pemahaman, sepertinya kajian teoritis dari Larry diammond dalam memandang civil society itu sendiri, rasanya sudah sangat representatif, jika kita menghubungkan dengan tata pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia.

Apalagi ketika kita masuk dalam ruang lingkup wilayah Sulawesi tenggara, dengan kompleksitas permasalahannya dalam menghadapi terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis.

Pemerintah lokal yang demokratis adalah sebuah tata pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan responsif melayani kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Mungkin ini bukan hanya permasalahan pokok di wilayah kita (Sulawesi tenggara), tetapi ini juga sudah merupakan masalah nasional yang menjadi warna tersendiri dalam membangun demokratisasi. Disini unsur aparat birokrasi berperan penting untuk mewujudkan hal ini. Diperlukan komitmen yang tinggi dari kalangan aparat birokrasi dalam membuka ruang keterlibatan publik secara luas, baik dalam proses-proses penyusunan kebijakan maupun implementasinya. Jadi, seharusnya aparat birokrasi mendasarkan kerja-kerja mereka atas mandat yang diberikan rakyat.

Nah, disinilah kendala pertama yang ada. Kenapa? Sangat sulit memang mengarapkan perubahan sikap dan prilaku dari aparat birokrasi seperti itu. Bayangkan selama tiga dekade, aparat birokrasi dimanjakan dengan hak istimewanya sebagai penentu kebijakan dan pelaksana program-program pembangunan dengan meninggalkan aspirasi rakyat. Bisa kita lihat, bagaimana para aparat birokrasi di daerah kita, utamanya di tingkatan kabupaten, yang menjadi raja-raja penguasa diwilayahnya masing-masing. Dalam konteks inilah, maka keberadaan organisasi masyarakat sipil yang kuat dibutuhkan sekali keberadaannya.

Di sisi lain (kendala kedua), organisasi masyarakat sipil itu sendiri masih memiliki banyak kelemahan, terlepas dari pemahaman ideologi masing-masing yang ada dalam masyarakat sipil itu sendiri yang menjurus kepada hal-hal yang berbau idealisme, Kelemahan itu adalah masih rendahnya kapasitas di dalam masyarakat sipil itu sendiri. Ada hambatan struktural ketika nampak sekali kelemahan-kelemahan dalam mendesakkan agenda/kebijakan-kebijakan prioritas yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat kepada pemerintah lokal. Sebagai akibatnya, walau masyarakat sipil berhasil melakukan konsolidasi gagasan dan mengartikulasikan kepentingannya melalui aksi-aksi massa yang cukup masif, tetapi kurang berhasil menegosiasikan kepentingan itu menjadi perubahan kebijakan.

Jelas sekali, bahwa realitas ini dibutuhkan kapasitas-kapasitas lain untuk memberikan pengaruh yang signifikan untuk terjadinya perubahan kebijakan. Pengetahuan untuk memahami fungsi-fungsi tata pemerintahan sekaligus aktor-aktor yang bisa menjadi aliansi strategis, keterampilan menegosiasikan gagasan, sekaligus mempengaruhi publik untuk mendukung gagasan yang sedang diajukan, menjadi prasyarat mutlak yang harus dimiliki masyarakat sipil untuk melakukan advokasi secara efektif.

Berangkat dari cara pandang seperti diatas, mendorong penulis untuk mengagas perlunya program dalam pengembangan tata pemerintahan lokal yang demokratis (Democratic Local Governance) di wilayah sulawesi tenggara dengan partisipasi aktif utamanya dukungan dari aparat birokrasi di jajaran pemerintahan agar lebih membuka ruang keterlibatan publik, dan peran serta NGO-NGO/LSM-LSM yang integritasnya betul-betul teruji, dengan memfokuskan perhatian pada peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk dapat melakukan advokasi kebijakan secara efektif, utamanya pada kebijakan-kebijakan yang sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat luas.

Memang, sudah saatnya kita duduk satu meja membahas persoalan ini, mengembangkan wacana publik menyangkut isu demokrasi serta isu-isu yang menyangkut tata pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean government). ***Che***

0 Comments:

Post a Comment

<< Home